Ekspresi | Les Private Arab-Inggris via WA dan FB Gratis | Sunda | Kontak | Gmail | Uang Adsense
Kuliah Sistem Informasi,
Jurnal Ilmiah Sistem Informasi
STMIK JABAR
LP3I Tasikmalaya
Jurnal STAI al Falah
Bisnis Bitcoin | Daftar Isi | Tools Penting | PrivacyPolicy | Jago Bahasa Inggris dan Arab | Kamus | Kamus Google

Sunday, March 1, 2015

Generasi Muda Indonesia Harus Belajar Dari Jokowi

Terlepas dari kekhawatiran atas kemampuan Pak Jokowi sebagai presiden, namun saya menyayangkan banyaknya masyarakat yang ngobrol di ‘warung kopi’ dengan menyalahkan Pak Jokowi tanpa mau baca. Ini contohnya:

“Masa sih presiden tidak bisa memutuskan sendiri? Baru juga ada masalah KPK vs Polri sudah membentuk Tim 9 dan bertemu Prabowo.”


Melihat obrolan di atas, saya sedikit khawatir jangan-jangan mereka dan banyak lagi orang Indonesia yang menganggap bahwa jadi presiden itu harus bisa memutuskan sendiri tanpa menerima pertimbangan orang lain.

Apalagi ketika ada istilah ‘Hak Prerogatif’. Hak ini seolah-olah hanya presiden seorang lah yang berkuasa memutuskan sesuatu, bahkan tampak tidak perlu mendengar masukan dari orang atau lembaga lain.

Dengan pemahaman ‘Hak Prerogatif’ itu sebagai ‘hak presiden seorang’ memang tampaknya hebat dan presiden memutuskan sesuatu tanpa campur tangan orang lain. Namun ini bisa berbahaya lho…

Pada prakteknya, ‘Hak Prerogatif’ itu tidak bisa dilakukan presiden tanpa masukan dari orang/lembaga lain. Meminta masukan dari DPR, KPK, PPATK, Tim 9, Relawan, dan masyarakat lain bukan berarti ‘Hak Prerogatif’ seorang presiden terkontaminasi. Justru, presiden akan membuat keputusan dengan pertimbangan yang sangat matang sesuai keinginan masyarakat Indonesia. Minimal tidak egois!!!

Mungkin kita tahu seandainya Jokowi membuat keputusan terkait Budi Gunawan tanpa pertimbangan matang dan tanpa dukungan dari lembaga/tim lain, maka konsekuensinya bisa saja Jokowi dimakzulkan seperti Gusdur. Meskipun kasus Jokowi dan Gusdur berbeda, tapi bola panasnya sangat mirip!

Keputusan Presiden itu harus punya pendukung. Namun sayang dukungan partainya, PDIP diisukan bernada sumbang, bahkan cenderung pernah bertolak belakang dengan keinginan presiden.

Kalau Jokowi membuat keputusan tanpa dukungan PDIP dan tanpa dukungan masyarakat, kemudian Jokowi diusir dari kursi istana, kemana beliau akan kembali? Inilah salah satu peran tim 9 yang saya tangkap. He…he…

Jadi, kita harus selalu sadar diri bahwa ‘Hak Prerogatif’ itu bukan berarti menutup diri dari masukan orang lain, tapi kita harus punya keputusan sendiri yang teguh setelah menampung masukan-masukan dari orang lain.

Begitulah kira-kira…. J

Meskipun isu ini sudah agak kadaluarsa, tapi saya memandang masih penting, apalagi ketika kita ingin menilai kepemimpinan Ahok yang sekarang terancam ‘dipecat’ hak angket DPRD DKI Jakarta.

Kalau kita melihat gaya yang seolah-olah ‘arogan dan emosional’ seorang Ahok, pasti kita ingin memecatnya dari gubernur. Tapi kalau pembersihan dana-dana siluman terbukti benar, apakah kita masih juga ingin ‘mengusir’ Ahok dari Jakarta?

Mau pilih mana?
Pemimpin yang suka marah-marah, tapi benar.
atau

pemimpin yang tampak baik-baik, tapi bangsat uang negara? Hmmmm…

"Bitcoin and Forex are high risk business. We must join them smartly."
Belajar Bahasa Inggris dan Arab di WA dan FB Gratis!

1 comment:

  1. nama nya juga presiden mas, pasti banyak yang suka dan banyak juga yang tidak suka. Sama seperti saat sby jadi presiden dlu :)

    ReplyDelete