Pengadilan Rakyat Untuk Jokowi

Nabung Emas dan Reksadana Online Rp 10.000

Meskipun saya sudah berusaha untuk membaca-baca tentang Prabowo, kekaguman saya terhadap Jokowi masih lebih besar. Walaupun saya sudah berusaha untuk membaca beberapa sumber tentang prestasi Prabowo, keunikan Jokowi masih dominan. Semoga saya tidak “cinta buta”.

Saya lepaskan dulu isu SARA dan serangan personal. Saya mencoba merenungkan keunikan Jokowi dalam sebuah isu pencitraan. Yang paling dominan dari seorang Jokowi adalah blusukan. Lawan politiknya menilai blusukan itu pencitraan. Benarkah?

Pagi ini, saya membaca artikel seorang pakar manajemen Rhenald Kasali bahwa blusukan itu semakin gencar dibicarakan oleh para CEO agar mereka turun sendiri ke bawah [1]. Bahkan beliau menyebutkan, Pak Soeharto juga suka blusukan, namun nuansanya berbeda, yakni bawahannya dominan menganut Asal Bapak Senang (ABS).

Masih menurut Rhenald Kasali, Gus Dur juga melakukan blusukan ke luar negeri. Untuk apa? Untuk mencegah dukungan luar negeri terhadap separatisme tanah air. Padahal saya pernah dengar dulu, Gus Dur pernah dikritik karena terlalu sering jalan-jalan ke luar negeri.

Pendapat di atas meyakinkan bahwa blusukan itu bukan pencitraan apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh, antara lain tidak hanya di masa kampanye.

Dua hal unik lagi dari Jokowi adalah melakukan kesepakatan bersama warga Lumpur Lapindo agar apabila Jokowi terpilih jadi presiden, ia harus menuntaskan masalah lumpur tersebut [2]. Ini sudah itikad dan keberanian yang bagus, kan?

Kemudian, Jokowi menggemakan relawan-relawan pendukung Capres. Saya pikir ini gerakan grass root di tengah-tengah hingar-bingar partai-partai besar, guru besar, dan para selebritis mendukung Prabowo.

Kalaulah PKS tidak tersandung suap daging sapi, ketua PPP tidak menjadi tersangka korupsi, dan ketua Golkar bertanggung jawab terhadap masalah Lapindo, mungkin saya semakin terpikat ke kubu Prabowo walaupun pada dasarnya selera kepemimpinan saya lebih cocok ke Jokowi.

Sedikit tentang seleraku, wibawa itu bukan hanya dilihat dari kepandaian bicara saja, bukan pula dilihat dari sikap badan yang gagah, tapi dilihat dari kesungguhan membantu rakyat, paling tidak mau berkomunikasi dengan rakyat. Saya pinjam frase dari Anies Baswedan, “turun tangan” mungkin itu akan menjadikan seorang pemimpin berwibawa.

Turun tangan menemui masyarakat atau pegawai-pegawai negeri daerah itu tidak semestinya langsung mendatangkan solusi oleh presiden. Akan tetapi, presiden akan mampu mencocokkan antara laporan bawahannya dengan hasil pantauan sendiri tentang keadaan di lapangan, walaupun sang presiden tidak mungkin mengetahui semua keadaan di negeri ini. Tapi paling tidak, sampelnya punya. Kemudian tim ahli yang akan menyusun solusinya.

Nah, Jokowi dengan gaya blusukan, memiliki kesepakatan dengan korban Lapindo, dan munculnya relawan-relawan bahkan sumbangan pro Jokowi, tidak bisa dipungkiri lagi ini keunikan Capres Jokowi yang belum ditemukan di Capres lain. Ini juga menjadi isyarat bahwa Jokowi mau berkomunikasi dengan rakyat kecil, tidak hanya terduduk manis di kursi istana.

Apakah ketiga keunikan di atas hanya pencitraan?

Saya sedang terus berpikir walaupun tidak secerdas para politisi dan pakar hukum serta pakar tata negara. Ini kan jaman demokrasi. Selama presiden tidak bersifat otoriter, ketika ia mengingkari janji kepada masyarakat, apalagi mendzalimi rakyat, maka rakyat bisa memecatnya.

Dengan catatan, rakyat bisa memecat presiden selama sang presiden tidak otoriter. Kalau otoriter itu sudah lain lagi ceritanya karena ia akan mengerahkan kekuatan militer untuk mengunci mati kekuatan rakyat. Semoga tidak terjadi di negeri ini.

Memecat presiden?

Betul. Kita bisa memecat Jokowi apabila ia mengingkari amanah rakyat Indonesia, bisa melalui DPR-MPR maupun rakyat sendiri melakukan demo besar-besaran.

Kalau ada pelengseran presiden, nambah pengeluaran negara dong? Benar, tapi toh negeri ini senang menghamburkan-hamburkan uang negara kok. Gaya para pejabat dan pesta Pilkada juga sudah menjadi favoritnya. Kenapa penggantian presiden harus dipermasalahkan?

Istilah “Pengadilan Rakyat” pun muncul ketika saya sering mendengar bahwa Jokowi akan menjadi boneka Megawati atau PDIP. Di sini, saya mengharapkan ada komunitas besar pendukung Jokowi agar ketika kebijakan Jokowi bersebrangan dengan PDIP, ia memiliki pendukungnya.

Kita ingat KPK yang kecil. Tapi karena para pendukung KPK besar, terutama yang berasal dari berbagai LSM dan masyarakat luas, lembaga tersebut mampu memenjarakan koruptor sekaliber menteri. Saya yakin kekuatan KPK ini tidak terlepas dari dukungan para aktivis (masyarakat) yang anti korupsi, bukan dari Parpol, bukan pula anggota dewan semata.

Sekilas, KPK itu akan bisa menjadi boneka presiden SBY (Kita lihat sejarah pembentukan KPK yang berasal dari presiden [3], ketua KPK dilantik oleh presiden [4], dan laporannya pun diberikan kepada presiden [5]). Namun karena dukungan rakyat kuat, maka Anas pun dilepas SBY untuk dijebloskan KPK menuju penjara.

Nah, mungkinkah kita membuat komunitas besar untuk memantau dan mengkritis kepemimpinan Jokowi apabila menjadi presiden RI? Seharusnya DPR sudah cukup, tapi saat ini saya belum percaya sama DPR (Maaf…).

Sebenarnya pengadilan rakyat ini bukan hanya untuk Jokowi, tapi bisa juga bisa diterapkan pada Prabowo selama Prabowo Subianto tidak menerapkan gaya kepemimpinan otoriter.

Sumber:

[1] bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/05/30/1355295/Mengapa.Manajemen.Blusukan.Menjadi.Populer.tetapi.Disambut.Sinis.?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Khlwp

[2] news.detik.com/pemilu2014/read/2014/05/31/034837/2595988/1562/jokowi-dinilai-mampu-selesaikan-masalah-lapindo?9922022

[3] id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemberantasan_Korupsi

[4] wartapedia.com/nasional/korupsi/46-regulasi/6429-presiden-sby--resmi-melantik-pimpinan-kpk-periode-2011-2015

[5] http://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/uu302002.pdf

"Investasi Emas dan Reksadana, Untung Mana?."

Youtube: Katabah Com: Menuju 1 jt Konten :)