Ekspresi | Les Private Arab-Inggris via WA dan BBM Gratis | Sunda | Kontak | Google | Gmail | Uang Adsense
Toko Baju Online Abah + Bonus
LP3I Tasikmalaya
Bahasa Arab (Kelas 1 SD sampai Universitas)
Bisnis Bitcoin | Daftar Isi | Tools Penting | PrivacyPolicy | Jago Bahasa Inggris dan Arab | Kamus | Kamus Google

Saturday, June 21, 2014

Banyak Pelajaran Baru dari Ocehan Tim Sukses Prabowo


Pembelaan Tim Sukses Prabowo semakin panas seiring dengan serangan-serangan yang tertuju ke Prabowo terkait kasus HAM yang diungkap oleh para purnawirawan jenderal.

Sekarang muncul pendapat yang diungkapkan oleh Andre Rosiade bahwa DKP Wiranto Inkonstitusional dan Ilegal.

Kalau illegal, boleh jadi Prabowo balik menuntuk Wiranto dong?


Selain itu, Mahfud MD menyatakan bahwa:
"Mari kita mulai dari tahun 1965. Terjadi pelanggaran HAM besar-besaran ketika ratusan ribu orang yang dituding PKI itu dibantai, dan itu yang bertanggung jawab Pak Harto. Sebelum G-30 S PKI terjadi, ada juga pelanggaran HAM. Umat Islam banyak yang dibantai, jenderal-jenderal banyak yang dibantai, itu yang bertanggung jawab adalah Bung Karno sebagai Presiden."

Mahfud pun menyarankan kita untuk saling memaafkan (rekonsiliasi) terkait kasus-kasus besar seperti di atas.

Membaca pendapat Mahfud MD, saya teringat kasus rejim Soeharto yang tidak jelas ujungnya. Kalau begitu alasannya, pantas saja hukum untuk Soeharto tidak jelas keputusannya, bersalah atau tidak?

Kalau keadaannya seperti itu, saya setuju-setuju saja untuk memaafkan Prabowo. Namun untuk jadi presiden, harus ada kejelasan status apakah Prabowo itu bersalah atau tidak terkait HAM tersebut?

Kalau Prabowo bersalah dan dikategorikan sudah bertaubat, mungkin syah-syah saja jadi presiden. Namun status hukum bahwa Prabowo bersalah itu akan menjadi rambu-rambu buat Prabowo agar tidak mengulangi lagi tindakan melanggar HAM tersebut. Sekaligus memberitahu kepada semua masyarakat Indonesia bahwa tindakan yang dilakukan oleh Prabowo itu salah.

Kalau tidak jelas status, saya khawatir pelanggaran HAM akan terulang lagi. Seperti halnya ketidak jelasan status hukum untuk Soeharto yang menyebabkan sebagian masyarakat ‘merindukan’ masa Soeharto. Bahaya, kan?


Sumber:
Kubu Prabowo: DKP Wiranto Inkonstitusional dan Ilegal. indonesiasatu.kompas.com
Mahfud MD Tuding Bung Karno Pun Bertanggung Jawab soal Pelanggaran HAM. nasional.kompas.com

"Bitcoin and Forex are high risk business. We must join them smartly."
Belajar Bahasa Inggris dan Arab di WA dan FB Gratis!

No comments:

Post a Comment